Indonesia Dalam Perang Dingin
Gelombang unjuk rasa mahasiswa dan golongan masyarakat meminta PKI dibubarkan pasca insiden G30S/PKI. Foto: kabarhukum.com
- Perang Dingin muncul akhir ketegangan-ketegangan yang terjadi antara Amerika dan Uni Sovyet di aneka macam kawasan. Kejadian yang bekerjasama dengan perang hambar diantaranya:
- Perang Vietnam
- Perang Korea
- Perang Soviet-Afganistan
- Perang sipil Kamboja
- Perang sipil Angola
- Perang sipil Yunani
- Krisis Kongo
- Runtuhnya Tembok Berlin
- Revolusi Hongaria
- Krisis Iran
- Krisis misil Kuba
Pengaruh polarisasi dunia bagi perkembangan di Indonesia sebagai negara yang gres merdeka amat dirasakan. Indonesia menjadi bab dari percaturan politik Uni Soviet dan AS di daerah Asia Tenggara.
Teori Domino mengakibatkan AS berusaha menjauhkan Indonesia dari efek komunisme yang begitu kental dan mencapai puncaknya pada tahun 1960an. Di sisi lain Uni Soviet memperlihatkan tunjangan kepada Indonesia berupa penjualan Alutsista dengan angsuran jangka panjang dalam rangka integrasi Papua Barat pada tahun 1961.
Pada masa Perang Revolusi Kemerdekaan 1945-1949
Setelah Amerika, Belgia dan Australia Yang tergabung dalam KTN pada tahun 1947 membantu menuntaskan konflik Indonesia-Belanda. Di dalam negeri terjadi pemberontakan PKI Madiun 1948 dimana tokoh-tokoh komunis banyak yang melarikan diri ke Uni Sovyet.
Pada masa Demokrasi Liberal 1950-1959
Dalam rangka mencari dukungan untuk mengakui akreditasi kemerdekaan Indonesia oleh dunia barat, Indonesia berusaha menerapkan sistem demokrasi liberal menyerupai yang dilakukan di Eropa Barat. Indonesia lalu menganut sistem parlementer dalam politik dan menerapkan sistem ekonomi kapitalis.
Meskipun demikian, Indonesia menganut sistem politik bebas dan aktif yang tidak memihak kepada blok barat dan timur. Pergolakan Perang Dingin dalam masa Demokrasi Liberal Indonesia terjadi ketika Kabinet PM. Sukiman mendapatkan kegiatan Mutual Security Act berupa tunjangan militer oleh AS yang menciptakan kegaduhan politik di DPR yang akibatnya menjatuhkan Sukiman sebagai PM alasannya dinilai condong ke blok barat.
Presiden Soekarno lalu mengakhiri sistem parlementer ini alasannya dirasa kurang cocok dengan iklim politik di Indonesia. Presiden lalu mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang mengembalikan konstitusi dari UUDS 1950 menjadi Undang-Undang Dasar 1945 dan pembubaran Dewan Konstituante, serta mulainya Demokrasi Terpimpin ala Soekarno.
Pada masa Demokrasi Terpimpin 1959-1965
Sistem Demokrasi Liberal yang gagal dan mengacaukan perpolitikan di Indonesia mendorong perilaku anti barat, neokolonialisme, dan neoimperialisme (NEKOLIM) oleh Presiden Soekarno. Indonesia sendiri lalu menjadi negara yang mempunyai efek yang besar dalam politik Dunia.
Indonesia lalu mempelopori Gerakan Non Blok (GNB) pada tahun 1961 dan melakukan KTT ke-1 di Beograd, Yugoslavia. Indonesia lalu condong bersahabat dengan blok Timur dengan bergabung ke dalam poros Jakarta-Moskow-Peking-Hanoi-Pyongyang. Dalam upaya mengintegrasikan Papua Barat, Indonesia mendapatkan tunjangan persenjataan dari Uni Soviet sehabis AS menolak membantu Indonesia, meskipun AS lalu akan mendorong permasalahan Indonesia ke Dewan Keamanan PBB.
Setalah Papua Barat kembali terintegrasi dengan Indonesia tahun 1963, Indonesia berusaha menghalau pembentukan Malaysia yang dinilai sebagai boneka Inggris di Asia Tenggara. Soekarno lalu mencetuskan "ganyang Malaysia." Meletusnya G30S/PKI tahun 1965 mengakhiri karier Soekarno dan politik yang sedang ia bangun.
Pada masa Orde Baru 1966-1998
Indonesia yang dimasa Soekarno cenderung vokal dalam perpolitikan Internasional mulai menurunkan tensinya ketika Presiden Soeharto menjadi Presiden ke-2 Indonesia. Konfrontasi Indonesia-Malaysia yang dilakukan pada tahun 1963 berakhir dengan ditandatanganinya Jakarta Achord di Jakarta 11 Agustus 1966.
Indonesia lalu bersama dengan negara Asia Tenggara lainnya mendirikan ASEAN sebagai bukti bahwa Asia Tenggara tidak berada pada dua kutub yang bersebrangan, meskipun ada beberapa negara yang bergabung dengan SEATO (Pakta Pertahanan Asia Tenggara) yang dibuat AS.
Meskipun politik Indonesia cenderung bebas dan aktif pada masa Orde Bara, hanya saja tidak begitu pada perekonomiannya. Dalam membangun perekonomian Indonesia bergantung pada pinjaman IMF yang cenderung dikendalikan oleh negara-negara Barat. Hal berakibat pada kebijakan ekonomi Indonesia yang mendapatkan tekanan dari IMF tadi. Kondisi ini berlangsung sampai Orde Baru runtuh alasannya krisis yang dipicu oleh persoalan ekonomi 1998 dan gelombang Reformasi.
